Politik Hukum Terkait Eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia

Politik Hukum Terkait Eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia

A. Regulasi Yang Diskriminatif

Pancasila sebagai falasafah hidup bangsa Indonesia menjamin hak setiap agama dan kepercayaan tumbuh di Indonesia. Pancasila merangkum prinsip ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang berlandaskan moralitas dan budi pekerti yang luhur.  Dalam komitmen etis bangsa Indonesia Ketuhanan bukan hanya mengatur agama-agama tetapi menganut nilai universal untuk mengatur kehidupan masyarakat yang multikultur-multiagama, tanpa menjadikan satu agama untuk mendikte Negara.

Dalam pandangan Pancasila berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka terkandung makna bahwa bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menganut agama dan kepercayaan, serta menjalankan agama dan kepercayaannya tersebut sesuai dengan keyakinan agamanya. Dalam konteks ini, Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati setiap pilihan individu, menjamin dan melindungi keyakinan yang dianut serta memberikan perlakuan yang sama. Sejalan dengan itu, Pasal 29 ayat 2 UUD 45 telah menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Ketentuan ini sesuai standar internasional, baik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), maupun di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (1966), dimana agama (religion) atau kepercayaan (belief) menjadi suatu hak yang sama-sama dijamin kemerdekaannya.

Namun sejak 1965, melalui Penetapan Presiden Nomor 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan pendoaan agama, penghayat kepercayaan disebut sebagai “aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan” yang ajarannya dipandang sebagai bertentangan dengan ajaran dan hukum agama, memecah persatuan dan membahayakan agama-agama yang ada. Penetapan presiden ini kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang di tahun 1969, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, dengan sebutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tetapi dengan judul dan isi yang sama. Padahal penghayat kepercayaan merupakan fenomena riil dalam kehidupan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Eksistensinya telah ada jauh sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Indonesia dan juga sebelum Indonesia meraih kemerdekaan.

Ketentuan dalam regulasi inilah yang menjadi awal muasal diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Ketantuan ini lahir dari sebuah produk hukum di rezim pemerintahan yang tidak demokratis (demokrasi terpimpin) dan diterbitkan dalam keadaan darurat, dimana pertikaian antara PKI dan kelompok agama semakin memanas. Setelah peristiwa G30S/PKI, penghayat kepercayaan menjadi korban karena diafiliasikan dengan PKI.

Pada tahun 1975, penghayat kepercayaan masuk dibawah pembinaan Kantor Wilayah departmen Agama di beberapa propinsi, yang selanjutnya pembinaan dipindahkan ke sub bagian umum tata usaha departemen agama. Pada tahun 1978, MPR bentukan Orde Baru mengeluarkan TAP MPR Nomor IV Tahun 1978 tentang GBHN, dimana disebutkan bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama” dan pembinaannya diarahkan agar “tidak mengarah pada pembentukaan agama baru”. Ketentuan tersebut yang kemudian memaksa penghayat kepercayaan untuk memeluk salah satu agama yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Tidak berhenti sampai disitu, Politik koersi (pemaksaan) keagamaan terhadap penghayat kepercayaan terus berlanjut. Tahun 1978, diterbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No 477/74054 tentang petunjuk pengisian kolom agama. Dimana, para penghayat terpaksa memilih salah satu agama dari 6 agama yang diakui negara, atau ditulis tanda (-) di dalam kolom KTP-nya. Surat edaran ini berdampak pada banyak penghayat memilih agama yang tidak diyakininya untuk sekedar mendapatkan kartu identitas. Melalui Keppres Nomor 40/1978, kemudian pembinaan penghayat kepercayaan dialihkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Efek dari regulasi yang diskriminatif tersebut, menyebabkan penghayat kepercayaan bukan dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial keagamaan, namun hanya merupakan kebudayaan di dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, keberadaan penghayat sebagai suatu identitas keagamaan, tidak diakui. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun.

Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 yang diamandemen pada 2013 melanjutkan praktek diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan, dimana disebutkan bahwa kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan. Ketentuan ini tetap menempatkan penghayat sebagai masyarakat yang dipandang tidak beragama, sehingga muncul stigma, dan memaksa penghayat tetap memilih agama-agama besar yang tidak diimaninya, semata untuk menghindari stigma dan perlakuan diskriminatif.

B. Perlakuan Diskriminatif dan Stigma Negatif

Meskipun dilindungi UUD 1945, namun dalam prakteknya, hak-hak Penghayat Kepercayaan sebagai warga negara tidak seutuhnya dipenuhi. Mereka masih dipandang sebagai pilihan beragama yang berbeda, primitif, bahkan sesat, sehingga perlu upaya untuk dibina melalui agama-agama yang diakui Negara. Bahkan dalam masa orde baru penghayat kepercayaan mendapat banyak persoalan karena dianggap tidak berTuhan atau dikelompokkan menjadi komunis.

Eksistensi Penghayat kepercayaan lebih cenderung diakui sebagai bagian dari budaya, seni, adat dan tradisi yang perlu dikembangkan untuk komoditas ekonomi dan gelaran budaya, bukan sebagai nilai spiritual dari keyakinan yang dianut. Sebagai budaya penghayat kepercayaan diposisikan sebagai hal yang luhur dan perlu dilestarikan, tetapi sebagai keyakinan/agama dianggap “sesat” dan harus ditobatkan dengan kewajiban memilih enam agama yang diakui Negara.    

Dipicu oleh perlakuan diskriminatif dan stigma negaif yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan, maka sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan Uji Materiil  Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) 2006/2013 secara khusus tentang pengosongan kolom agama ke Mahkamah Konstitusi.

Uji Materi tersebut diajukan pada November 2016 oleh 4 (Empat) orang Penghayat Kepercayaan, yakni : Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 61 Ayat (1) & (2), dan Pasal 64 Ayat (1) & (5) UU Nomor 23 Tahun 2006  jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Dalam pandangan pemohon, pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik dalam UU Aminduk dinilai diskriminatif dan merugikan hak konstitusional warga Penghayat Kepercayaan. Dalam konteks yang lebih luas, pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP elektronik berkaitan dengan ihwal mendasar tentang status hukum penghayat kepercayaan dalam kerangka kewarganegaraan (citizenship).

Beberapa bentuk perlakuan diskriminatif yang menimpa Penganut Kepercayaan berupa ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, dan akses terhadap hak atas jaminan sosial. Selain itu, menimbulkan persoalan tidak diakuinya perkawinan adat mereka yang berimbas pada akta kelahiran anak dan pendidikannya. Dalam beberapa kasus, juga ditemukan stigma-stigma negatif dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kasus lain ditemukan ada yang terpaksa mengisi kolom agama dengan agama yang bukan kepercayaannya agar administrasi pembuatan KTP “lebih mudah”.

Para pemohon menilai bahwa pengosongan kolom agama untuk pemeluk agama yang “belum diakui” bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara di depan hukum. Para pemohon juga menekankan bahwa kebebasan dari perlakuan diskriminatif telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016

Berdasarkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji materi UU Adminduk, maka pada hari selasa, tanggal 07 November 2017 keluarlah Putusan Nomor 97/PU-XIV/2016 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, didampingi oleh hakim konstitusi lainnya.

Adapun Isi putusan MK tersebut adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; (1) Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 (sesudah amandeman) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; (2) Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependuduka bertentangan dengan UUD NRI 1945 (sesudah amandeman) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (3) Memerintahkan putusan ini dimuat ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, maka Penghayat Kepercayaan mendapatkan kedudukan yang setara di depan hukum sama dengan agama-agama yang diakui sebelumnya. Untuk itu Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, jaminan dan hak yang sama kepada mereka.  

Kemudian atas dasar putusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/ 10666/ Dukcapil tentang penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa tanggal 25 Juni 2018. Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa bagi penghayat kepercayaan yang ingin mencatatkan kepercayaannya dalam identitas kependudukan, maka harus melampirkan keterangan dari pemuka organisasi kepercayaannya. Masalahnya kemudian muncul bagi penghayat kepercayaan yang organisasinya tidak tercatat di dalam Ditjen Kebudayaan, maka bagi mereka akan tetap sulit mencatatkan kepercayaannya. Selain itu dari sisi administrative, system pencatatan kependuduan secara elektronik belum mengakomodir agama-agama dari agama besar.

Arah kebijakan yang semestinya dilakukan sesuai dengan konstitusi dan standar universal hak asasi manusia, adalah dengan menjamin hak yang setara antara agama atau kepercayaan, dalam hal eksistensinya, dalam beribadahnya, dan dalam layanan publik. Identitas kependudukan merupakan pengakuan awal eksistensi penhayat kepercayaan, dimana kolom agama harus ditulis sebagai “agama/kepercayaan”, sehingga kepercayaan dapat secara bebas dituliskan di dalam identitas kependudukan.

Pelayanan identitas kependudukan dimaksud harus sama dengan penganut agama-agama, dimana tidak diperlukan syarat administratif berupa keterangan dari pemuka penghayat bagi organisasi yang tidak terdaftar atau bagi penghayat individual. Namun akan lebih baik jika kolom agama/kepercayaan tidak dimunculkan dalam KTP, mskipun tetap dicatat, dan tidak memberikan syarat-syarat administratif, cukup keterangan dari individu yang bersangkutan.

Namun yang lebih utama adalah kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi secara holistik terhadap para penganut agama atau kepercayaan minoritas, dimana hal ini harus dimulai dengan mengubah berbagai produk hukum dan perundang-undangan yang menjadi sumber diskriminasi, serta mengubah praktek pelayanan publik, serta budaya di masyarakat.

D. Poblematika Pemenuhan HAM bagi Penghayat Kepercayaan

Penghayat Kepercayaan di Indonesia memiliki sisi politis dibandingkan dengan kelompok agama-agama yang ada. Meskipun dalam konstitusi jelas diatur bahwa kepercayaan terakomodir dalam UUD 1945, termasuk peraturan-peraturan dibawahnya yang mengatur tentang posisi dan hak penghayat kepercayaan.

Eksistensi penghayat diatur dalam beberapa regulasi, yakni pasal 29 UUD 1945, kemudian Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyinggung tentang kepercayaan, TAP MPR No IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 Tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan, UU No. 23 tahun 2003 yang diperbarui tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Aliran Kepercayaan. Peraturan bersama menteri No 43 dan 42 Tahun 2009 (Menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan dan pariwisata) tentang pedoman pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Munculnya Undang-Undang dan peraturan yang ada seharusnya menjadi kekuatan bagi penghayat kepercayaan untuk menunjukkan eksistensi dirinya.

Sebelumnya, situasi politik pada tahun 1965 telah melahirkan Penetapan Presiden (yang nantinya menjadi UU PNPS 1/1965 tentang Penodaan Agama) yang ingin melindungi agama dari penodaan oleh aliran kepercayaan. Setelah peristiwa 30 September 1965, aliran kepercayaan mendapat tekanan besar: mereka dicurigai sebagai bagian dari komunisme.

Kondisi penghayat kepercayaan sempat membaik ketika pada 1970 Golkar membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (SKK). BKKI lalu bertransformasi menjadi Badan Kongres Kepercayaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia (BK5I). Pada 1973 TAP MPR tentang GBHN menyatakan bahwa agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama “sah”, dan keduanya “setara”.

Situasi penting terkait aliran kepercayaan terjadi pada 1978 dengan munculnya Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan. TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978 ini juga mengharuskan adanya kolom agama (yang wajib diisi dengan salah satu dari 5 agama) dalam formulir pencatatan sipil. Mulai tahun inilah kolom agama tercantum dalam KTP. “Pada periode kedua Orde Baru, mulai 1978, agama mulai ‘diresmikan’.

Pada era pascareformasi, dengan masuknya klausul-klausul HAM dalam instrumen legal negara, para penganut kepercayaan kembali mendapat pengakuan. Dengan instrumen HAM, para penganut kepercayaan terlindungi dari pemaksaan untuk pindah ke agama “resmi”. Namun diskriminasi masih ada, yaitu dengan adanya Pasal 61 UU Adminduk 2006: identitas kepercayaan tidak dicatatkan dalam kolom agama.

Secara Konstitusi jaminan terhadap penghayat kepercayaan telah memiliki landasan yang kuat dan persamaan hak bagi penganutnya. Maka Dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Oleh karena itu melalui Undang-Undang dasar Negara melalui pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. 

Dalam rangkaian judicial review di Mahkamah Konstitusi salah satu dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Dr. Samsul Maarif, hadir sebagai salah satu saksi ahli pada Rabu 3 Mei 2017, mengatakan negara telah melanggengkan ‘politik rekognisi’. “(Maksud politik rekognisi itu) agama dipakai untuk membedakan warga negara.”  (Dengan UU Adminduk itu) negara masih melanggengkan stigma sosial terhadap penganut kepercayaan.” Stigma-stigma yang dimaksud adalah tuduhan sesat, ateis, penganut animisme, dan orang-orang belum beragama yang sah sebagai target konversi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan harapan baru bagi penghayat kepercayaan karena identitas mereka sebagai warga Negara Indonesia mendapat pengakuan dari Negara serta hak-hak mereka dalam pencatatan dokumen Negara terpenuhi. Penghayat Kepercayan saat ini dapat mencantumkan identitas keyakinan mereka sebagai penghayat kepercayaan tanpa harus merasa khawatir dan takut. Identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang selama ini di kosongkan dapat isi sesuai keyakinan mereka bersama dengan Kartu Keluarga (KK).

E. Perspektif Sosiologis terhadap Eksistensi Penghayat Kepercayaan

Kewajiban Negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi penghayat kepercayaan dapat diwujudkan dalam tiga hal, pertama hal yang paling mendasar yaitu pengakuan terhadap status manusia itu sendiri sebagai pemagang hak asasi manusia, yang berasal dari sifat luhur kemanusiaan.

Selanjutnya Negara bertanggung jawab terhadap status legal manusia tersebut melalui hukum yang legal dengan niat melindungi hak asasi manusia. Selain itu penganut kepercayaan juga harus menikmati keuntungan khusus atau tertentu seperti yang dirasakan oleh penganut agama yang lain. Negara harus memastikan bahwa tidak ada pelayanan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dan Negara harus bersikap adil, cepat, transparan, inklusi dan non diskriminasi.

Hak untuk berkeyakinan adalah hak dasar yang tidak bisa dicabut, maka Negara harus memastikan tidak ada warga Negara yang terlanggar haknya, sesuai dengan DUHAM, pasal 1 “semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam keluhuran martabatnya dan hak-haknya”.

F. Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Simon Butt (profesor hukum Indonesia di Departemen Hukum University of Sidney) Ambiguitas yang dimaksud Butt ialah bahwa MK menyatakan pandangan bahwa kepercayaan berbeda tetapi setara dengan agama. Ambiguitas ini lahir dari dua pasal dalam UUD, yakni pasal 28E (ayat 1 yang berbicara tentang agama, dan ayat 2 tentang kepercayaan) dan pasal 29 (ayat 2, yang mengatur agama dan kepercayaan di ayat yang sama).

Yang pertama lahir di era Reformasi, sementara yang kedua tak berubah sejak waktu pertama disahkan pada 1945. Dalam penafsiran MK terhadap pasal 29 (2), agama dan kepercayaan tidak dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan kepercayaan adalah bagian dari agama, dan jaminan kemerdekaan untuk keduanya adalah setara. Namun penafsiran MK terhadap pasal 28E—yang meletakkan pengaturan agama dan kepercayaan dalam dua ayat yang berbeda—ialah bahwa keduanya berbeda, dan dengan demikian kepercayaan bukan agama. Dalam penafsiran seperti ini, muncul ketidakjelasan definisi agama dan kepercayaan: apakah kepercayaan sejatinya bagian atau terlepas sama sekali dari agama?

Dr Rikardo Simarmata, meninjau isu ini dari aspek hukum, menyampaikan bahwa keputusan MK itu ‘memulihkan’ status kewarganegaraan para penghayat menjadi setara dengan warga negara lain dan, dengan demikian, mereka menjadi subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang setara pula. Keputusan itu juga menjadikan “kepercayaan” sebagai satu kategori hukum sehingga ia mendapat status identitas yang absah untuk digunakan dalam layanan administrasi publik seperti pendidikan, lamaran pekerjaan, perkawinan, dan lain sebagainya.

Dalam penerapan amar Putusan MK itu, khususnya dalam pembaruan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang merujuk pada Surat Edaran Dukcapil, kini dikenal dua pilihan kategori pencatatan: agama dan kepercayaan, yang diwakili oleh dua jenis KTP yang berbeda. Bila dengan kolom agama seseorang dapat memilih satu dari agama-agama yang diakui, kolom kepercayaan hanya mengandung satu, yaitu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bisa menyebut nama kepercayaannya. Di sini masalahnya sekali lagi seperti yang sudah disebut di atas: penyederhanaan beragam jenis kepercayaan dan agama leluhur dalam satu payung istilah.

G. Konsep Ideal Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan

Di luar persoalan administrasif sebagaimana diuraikan di atas, hal-hal teknis lain yang perlu segera dibenahi adalah mencakup sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh daerah baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun warga penghayat sendiri; infrastruktur administrasi dan sumber daya pelayanan yang belum memadai; dan sinkronisasi aturan pelayanan negara. 

Pembahasan lebih rinci mengenai hal-hal terakhir ini (termasuk bagaimana agar penyederhanaan kategori kepercayaan dalam sistem Dukcapil, paling tidak untuk sementara ini, cukup berhenti menjadi “alat administrasi” negara dan tidak berlanjut menjadi bentuk diskrimasi lain), berikut sejumlah advokasi lanjutan yang bisa dilakukan, diuraikan dalam laporan berjudul Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar dari Pengalaman Pendampingan.

Teja, warga Tegal, Jawa Tengah penghayat kepercayaan mengalami kendala ketika akan merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP ) elektronik. Petugas menolak untuk merekam KTP Teja dengan alasan tidak ada kolom untuk keyakinan penghayat kepercayaan. Bahkan petugas mengatakan tidka bisa nmenuliskan dalam rekaman KTP elektronik keyakinan pengahayat (-).

Penganut Parmalim Carles Butar-Butar (17) bercita-cita menjadi seorang polisi setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan di Balige, Sumatera Utara. Tekadnya yang kuat membuat Carles berusaha keras mewujudkan angannya itu. Kata guru di sekolahnya, nilai seluruh mata pelajaran Carles tidak buruk. Badannya yang tegap dan kebiasaan berdisiplin di rumah maupun sekolah bisa menjadi modal Carles untuk mengikuti jejak sang kakek yang berprofesi sebagai polisi. Namun, ada satu hal yang dapat menggagalkan langkah remaja Batak itu meraih cita-citanya, yakni status Carles sebagai penganut Ugamo Malim atau seorang Parmalim.

Dalam pencatatan perkawinan seoarang penghayat kepercayaan di Purbanlingga Jawa Tengah. Jika seorang penghayat akan menikah maka diperlukan syarat untuk menunjukkan akte kelahiran atau ijasah sesuai peraturan Bupati. Jika penghayat tidak bisa menunjukkan syarat tersebut maka harus melalui putusan pengadilan. Hal tersebut jelas memberatkan bagi calon pengantin dari penghayat kepercayaan. Jika syarat tersebut tidak ada maka calon mempelai harus meminta keterangan dari lurah atau camat.

Di Kuningan Jawa Barat, di kolom agama di KTP para Penganut Sunda Wiwitan Cigugur masih setrip (-) sejak penerbitan yang terakhir, Desember 2018. Dengan posisi setrip di KTP, banyak kesulitan yang dialami oleh Dewi kanti Setianingsih, salah seorang Penganut Sunda Wiwitan. Saat masih menetap di Jakarta, ia berniat mengganti KTP karena kolom agama diisi setrip. Namun ia kaget begitu KTP baru jadi, justru dalam kolom agama tertulis Islam. Yang harus diperjuangkan oleh Penganut Sunda Wiwitan, bukan hanya pengakuan selembar KTP, tetapi mereka butuh perlindungan tanpa diskriminasi yang memenuhi aspek keadilan yang setara. Identitas agama tidak boleh diseragamkan. Tetapi politi penyeragaman itu masih terjadi, termasuk komlom agama dalam KTP. Itu baru kulit luar dari persoalan-persoalan. Masih banyak pemenuhan hak sipil yang berdampak pada hak ekonomi, social, dan budaya yang tidak terpenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam realitas di lapangan bisa menemui kendala, antara lain : Pertama, tataran administrasi penerapannya, khususnya dalam hal pembuatan peraturan pelaksana (implementing regulation). Kedua, disharmoni antara keputusan MK dan peraturan perundang-undangan lain. Keputusan MK itu bisa terhambat jika ada UU di luar UU Adminduk yang tidak selaras dengan keputusan MK. Ketiga, perlu tersedian sumberdaya untuk menjalankan  keputusan MK, baik berupa institusional (misalnya dalam bentuk satu unit khusus lembaga pemerintahan) maupun finansial. Di luar persoalan hukum, kendala lain terdapat di tataran diskursus, yakni masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat pemahaman yang memadai tentang aliran kepercayaan.

H. Kesimpulan dan Saran

Keberadaan Penghayat Kepercayaan di Indonesia telah berkembang cukup lama dan berkembang seiring perubahan politik. Secara jelas pemisahan penghayat kepercayaan muncul dalam Undang-Undang PNPS No.1 Tahun 1965, serta menghasilkan produk hukum pasal 61 ayat (1) danvayat (2) UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga berimplikasi terhadap hak-hak penghayat kepercayaan yang tidak terpenuhi.

Pada bagian pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 97/PUUXIV/2016, hakim menyatakan bahwa penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak yang dijamin oleh Konstitusi. Jaminan konstitusi kebebasan beragama atau berkeyakinan dijamin dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), dan pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan  Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan, maka diperlukan sinergi berbagai pihak agar legilitasi terhadap penghayat kepercayaan merupakan hak yang harus dihormati oleh semua pihak. Stigma terhadap penghayat kepercayaan menjadi tanggung jawab Negara untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat agar kesetaraan dalam relasi agama dan kepercayaan tercapai.

Di sisi lain, pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri untuk bertanggung jawab terhadap identitas agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) para penghayat kepercayaan serta pentingnya peran Kementerian Agama dalam mewujudkan harmonisasi dalam memeluk agama dan kultur toleransi dalam beragama.

Berdasarkan beberapa point di atas, maka beberapa langkah bisa dilakukan untuk mengurangi persoalan yang dihadapi oleh Penganut Kepercayaan antara lain :

  1. Akademisi perlu terlibat dalam melakukan kajian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Konstitusi sehingga pengetahuan mengenai hak beragama dan berkeyakinan sehingga dapat pengubahan paradigma mengenai agama/kepercayaan harus melibatkan advokasi ekstra-judisial yang antara lain mencakup pengubahan pemahaman para hakim dan pemimpin agama.
  2. Perlu adanya pembaruan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang merujuk pada Surat Edaran Dukcapil, kini dikenal dua pilihan kategori pencatatan: agama dan kepercayaan, yang diwakili oleh dua jenis KTP yang berbeda. Bila dengan kolom agama seseorang dapat memilih satu dari agama-agama yang diakui, kolom kepercayaan hanya mengandung satu, yaitu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bisa menyebut nama kepercayaannya. Perlu segera dibenahi mencakup sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh daerah baik kepada aparatur sipil negara maupun warga penghayat sendiri; infrastruktur administrasi dan sumber daya pelayanan yang belum memadai; dan sinkronisasi aturan pelayanan negara.
  3. Perlunya adanya dialog yang sehat antara para penghayat kepercayaan dengan tokoh-tokoh dari agama-agama, masyarakat di Indonesia mengenai hak konstitusi Penghayat Kepercayaan sehingga tidak ada mengubah paradigma masyarakat termasuk pemimpin organisasi keagamaan, dan temuannya mengonfirmasi pemahaman umum itu: banyak dari mereka yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama (sebagian menyebutnya kafir, sesat, penyembah setan, dst) dan karena itu sudah seharusnya menjadi objek untuk “di-agama-kan”.

Makalah ini disampaikan dalam : Saresehan Nasional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada Hari Selasa-Jumat, Tanggal 22-25 Oktober 2019 di Grand Pasundan Hotel, Jl. Peta No. 147-149, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat

Tinggalkan Balasan