Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Peningkatan Kualitas Berbangsa dan Bernegara

Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Peningkatan Kualitas Berbangsa dan Bernegara

Studi Kasus Upaya Fasilitasi Anak-Anak Cimenyan, Bandung dalam Akses Pendidikan Berkualitas

A. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pondasi penting dalam ajaran spiritualitas dan religiusitas Islam. Bahkan al-Qur’an menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali dengan ragam ungkapan antara lain dengan kata al’adl, al-qisth, dan al-mizan . Kata  Al’adl  disebutkan sebanyak 28 kali, al-qisth disebut 27 kali, dan al-mizan disebutkan 23 kali. Ini menunjukkan bahwa prinsip dan nilai keadilan menjadi perhatian penting Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keadilan sendiri ditafsirkan secara beragam oleh beberapa Ulama. Namun ada makna keadilan yang menarik dalam konteks berbangsa dan bernegara seperti yang diungkapkan oleh Muthahhari (1996: 225). Ia berpendapat bahwa adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan.

Pemaknaan Keadilan di atas berarti berdimensi luas. Tidak terbatas hanya penerapan keadilan pada Individu, namun mengisyaratkan keadilan seyogyanya diimplementasikan pula pada kontek relasi antar individu-individu dalam frame kehidupan sosial dan budaya serta dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agamanya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Inilah keadilan dalam dimensi sosial. Untuk itu, penting kiranya mengelaborasikan nilai-nilai ajaran agama dengan prinsip, aturan dan dasar berbangsa & bernegara. Mengingat di antara keduanya tidak bisa dipisahkan, dalam menegakan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik ataupun Negara.

Dalam masyarakat demokrasi, seperti Indonesia, keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial ini secara jelas termaktub dalam sila kelima dalam asas dasar ideologi Negara, Pancasila, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan. Artinya setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan, termasuk bidang Pendidikan.

Penulis menyoroti keadilan di bidang pendidikan sebagai bagian urgent yang harus menjadi titik prioritas perhatian karena pendidikaan yang belum adil dan merata akan memicu kesenjangan sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Keadilan pendidikan ini mencakup keadilan akses dan keadilan kualitas.

Keadilan bidang pendidikan akan berkelindan dengan bidang-bidang lain dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika keadilan pendidikan mampu diterapkan bagi seluruh warga Indonesia, tentu kesenjangan sosial yang seringkali menimbulkan gesekan konflik horizontal bisa diredam dan diatasi. Di sisi lain, dengan “Keadilan Pendidikan”, negara akan lebih mampu dan berdaya untuk melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara merata di seluruh pelosok wilayah NKRI.

Pertanyaannya apakah akses dan kualitas pendidikan di negara ini telah mampu menyentuh seluruh lapisan warga negara tanpa kecuali dengan menerapkan nilai dan prinsip keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. 

B. PEMBAHASAN

a. Pancasila dan Keadilan Sosial

Pancasila sebagai falsafah dan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna keadilan dalam sila kelima Pancasila mengisyaratkan bahawa setiap Warga Negara berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan, dan pendidikan. Keadilan sosial di sini diartikan sebagai keadilan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual.

Keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yag menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggug jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.

Dalam sila kelima Pancasila ini terkandung arti untuk menegakkan kesejahteraan yang komprehensif bagi rakyat Indonesia tanpa kecuali. Seluruh rakyat harus diberi kesempatan yang sama, adil dan merata untuk memperoleh pendidikan berkualitas, berusaha dan bekerja agar memperoleh kesejahteraan hidup. Sejalan dengan itu, negara harus menjamin kesejahteran sosial dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 45.

b. Karakteristik Keadilan Pancasila

Dalam sila kelima Pancasila tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial, yakni keadilan dalam konteks dan relasi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, antar sesama, bangsa dan negara dan dengan Tuhannya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya yang diwujudkan dalam aspek kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila, antara lain :

  1. Falsafah bangsa. Pancasila merupakan hasil olah fikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup.
  2. Fleksibel mampu ditempatkan pada kondisi perubahan zaman, termasuk mampu mengikuti perubahan jaman dari Periode Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi hingga kini. Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.
  4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak  dapat  dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.

Dari karakteristik Pancasila di atas, bahwa karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip, antara lain :

  1. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga Negara.
  2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
  3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
  4. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
  5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Dari beberapa prinsip keadilan berdasarkan Pancasila yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan keadilan Pancasila mempunyai perbedaaan dengan keadilan-keadilan yang lainnya. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang diambil dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam konsepsi Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Pancasila, keadilan tidak dibatasi sektoral-sektoral, akan tetapi mencakup semua sektor secara holistik, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Diyakini, dengan mekanisme pemahaman dan implementasi demikian akan dapat terwujud cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Keadilan sosial dalam Negara Hukum Pancasila merupakan konsep keadilan yang utuh dan menyeluruh, meliputi segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dilaksanakan oleh semua warga bangsa terutama pemerintah, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati keadilan dalam kehidupan jasmani dan rohaninya, meliputi segala aspek kehidupannya, serta mendapatkan sumber-sumber kekayaan dan pelayanan negara secara adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Implementasi Nilai Keadilan Pancasila: Studi Kasus Upaya Fasilitasi Anak-Anak Cimenyan, Bandung Dalam Akses Pendidikan Berkualitas

Potret problematika pendidikan di Kecamatan Cimenyan

Cimenyan bukanlah tempat yang berada jauh seberang pulau. Secara geografis jaraknya hanya belasan kilometer dari metropolitan Bandung. Ketimpangan dalam bidang pendidikan sangat terlihat di kecamatan ini. Untuk meneropong lebih jauh kondisi di Kec. Cimenyan, keadaan Desa Cimenyan dan Desa Mekarmanik dapat menjadi sampel. Di kedua desa tersebut banyak remaja yang hanya lulus SD, kemudian mengerucut lagi untuk jebolan SMP, dan makin mengecil yang menuntaskan bangku SMA. Jangan tanya, tentang warga setempat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Masuklah lebih jauh ke kampung-kampung seperti Merak Dampit, Pasanggrahan, Buntis, Caringin Tilu, Cibanteng (Desa Cimenyan), Cikawari, Pondok Buahbatu, Parabonan, Singkur, Tareptep, Waas (Desa Mekarmanik). Akan dengan mudah menemukan kenyataan yang kurang lebih sama. Sebetulnya, selain di Mekarmanik dan Cimenyan, kondisi serupa juga bisa ditemukan di dua desa yang tidak terlalu jauh dari kawasan perkotaan seperti di Desa Cikadut dan Mekarsaluyu.

Dari buku Kecamatan Cimenyan dalam Angka Tahun 2016 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kab. Bandung, terungkap, jumlah penduduk Kec. Cimenyan mencapai 115.476 jiwa. Sedangkan warga Desa Mekarmanik berjumlah 8.211 jiwa. Dari angka tersebut terdapat 1.944 orang berusia 0-14 tahun . Terdapat 299 anak yang belum/tidak pernah sekolah, 863 anak tidak tamat SD/ sederajat, dan 4.481 tamatan SD. Warga Mekarmanik yang mampu menamatkan studi di tingkat SMP hanya berjumlah 595 orang dan lulusan SLTA sebanyak 204 orang.

Sementara itu penduduk Desa Cimenyan lebih banyak lagi yakni 15.049 jiwa. Terdapat 4.351 penduduk yang berusia 0-14 tahun. Sebanyak 564 anak belum/tidak pernah bersekolah. Yang bisa bersekolah tetapi tidak tamat SD berjumlah 1.574 orang, dan tamatan SD mencapai 5.976 orang. Mereka yang bersekolah hingga SMP jumlahnya 2.130 orang dan tamatan SLTA hanya berjumlah 1.593 orang.

Tak jauh berbeda dengan dua desa tersebut, Desa Cikadut yang jaraknya hanya rentang 3-6 kilometer dari kawasan perkotaan Bandung tersebut memperlihatkan ketertinggalan yang tak kalah memprihatinkan. Di Desa itu terdapat 2.710 anak berusia 0-14 . Tahun 2015 ini data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Bandung menyebutkan, di Desa Cikadut terdapat 372 anak yang belum/tidak sekolah SD. Terdapat 1.158 anak yang tidak tamat SD, dan 3.587 anak menamatkan pendidikan SD. Sedangkan yang mampu menamatkan jenjang SLTP/sederajat berjumlah 1.393 orang dan tamatan SLTA hanya 1.395 orang.

Deretan angka yang menunjukkan dominannya tingkat kelulusan SD, mungkin saja dipandang sementara pihak sebagai sesuatu yang lumrah, ketika dikaitkan dengan kondisi yang kurang lebih sama di sejumlah kecamatan lainnya di Kab. Bandung. “Orang miskin atau yang tertinggal dalam bidang pendidikan, di mana-mana juga ada. Itu hal biasa, tidak usah dibesar-besarkan,” demikian kira-kira komentar yang sejumlah pejabat yang menganggap remeh persoalan tersebut. Namun kenyataan itu justru menunjukkan, dalam urusan pendidikan pemerintah belum begitu responsif.

Fakta menunjukkan, tidak ada sekolah berjarak tempuh ideal atau didukung sarana transportasi yang memudahkan akses ke lokasi belajar mengajar. Di Kecamatan Cimenyan memang sudah ada dua SMP negeri, walaupun salah satunya masih menumpang di bangunan SD. Tetapi jarak tempuhnya kelewat jauh bagi anak-anak desa, dan tidak ada angkutan umum yang mendukung. Sementara SMA negeri belum tersedia. Banyak anak desa harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk sampai ke sekolah.

Anak-anak Kampung Cikawari, Desa Mekarmanik, misalnya, harus menempuh jarak sekitar 3,5 km untuk sampai ke Madrasah Aliyah Al-Muchtar, sebuah sekolah swasta. Jika ingin ke sekolah lain, hanya ada satu pilihan yakni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum di Kompleks Taman Melati, Desa Cikadut, yang berjarak sekitar 4,7 km. Ini baru dari Cikawari. Anak-anak Kampung Parabonan harus menempuh jarak 6 km untuk sampai ke MA Al-Muchtar atau 7 km ke Madrasah Bustanul Ulum.

Demikian pula anak-anak SD harus berjalan kaki 3-4 kilometer dari tempat tinggalnya ke sekolah. Siswa SMP harus menempuh perjalanan lebih dari 4 km. Sementara itu sebagian orangtua yang punya kemampuan membeli motor, akhirnya membiarkan anak mereka menggunakan kendaraan. Meskipun anak-anak itu sebenarnya belum diperbolehkan berkendaraan menurut aturan. Jangan kaget jika melihat satu motor dinaiki 2-3 orang anak menyusuri jalanan naik turun dan terjal, yang membahayakan keselamatan mereka.

Di luar urusan jarak, terdapat pula fenomena hubungan pendidikan dan ekonomi. Di mata para orangtua yang kebanyakan buruh tani, penggarap lahan-lahan milik orang kota atau tanah hutan milik Negara, menyekolahkan anak merupakan beban tersendiri. Mereka menyadari itu sebagai sebuah kebutuhan penting, namun selalu bertabrakan dengan kenyataan susahnya memenuhi biaya pendukung untuk pendidikan.

Hasil liputan Gala Media (GM) dengan puluhan warga desa di Kec. Cimenyan, mengungkapkan keluhan yang seragam bahwa sekolah adalah beban tambahan di samping kebutuhan sehari-hari. Mereka tahu sekolah tidak usah bayar alias gratis. Tapi pada kenyataannya mereka harus menyiapkan uang harian anak SMP Rp 20.000-30.000 per hari, dan uang anak SMA mencapai Rp 40.000-50.000 ribu per hari. Lebih dari setengah dari uang sebanyak itu, digunakan untuk ongkos ojek.

“Bagi kami yang sehari-hari sebagai buruh tani, tentu saja tidak sanggup menyediakan uang sebanyak itu tiap hari. Apalagi kalau anak yang sekolah lebih dari seorang. Kami juga tidak mampu kalau harus mengontrak kamar di dekat sekolah yang tarifnya Rp 300 ribu per bulan. Pilihan paling pahit, ya tidak menyekolahkan mereka. Banyak yang berhenti di tengah jalan karena tidak kuat, ujar Engkos (45) warga Cikawari.

Bandingkan biaya harian siswa di desa-desa itu dengan biaya transportasi anak-anak sekolah di perkotaan yang hanya cukup membawa uang Rp 20.000-25.000. Angkutan umum tersedia dengan mudah, siap mengantar mereka ke lokasi sekolah. Sementara petani di kampung-kampung itu, dengan pekerjaan sehari-hari yang mereka jalani, tidak mungkin mampu menyediakan biaya pendukung sekolah yang dibutuhkan anaknya. Untuk mendapatkan uang Rp 1 juta sebulan saja sudah begitu sulit.

“Sekolah yang jaraknya jauh juga tidak masalah, kalau angkutan umumnya ada mah. Ini mah kan tidak ada. Harus jalan kaki atau naik ojek. Jika musim hujan tiba, tentu saja sangat menyusahkan para siswa. Jalanan yang licin dan becek, membuat waktu tempuh semakin lama. Hampir tiap hari mereka harus pulang dengan kondisi basah kuyup. Banyak yang kemudian memilih tidak bersekolah dengan alasan malas atau pertimbangan keselamatan dalam perjalanan,” kata Nanang Muhammad Yusuf (44) warga Pondok Buahbatu, Desa Mekar manik.

Memang sangat kontras. Ketika orang kota sering disibukkan dengan perdebatan model pendidikan, orang desa masih kebingungan mendapatkan akses sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan sumberdaya manusia berkualitas rendah. Terjadilah perkawinan di usia dini, sekaligus perceraian yang lumrah pada usia belasan tahun. Kegiatan ekonomi menjadi tidak produktif, lingkungan hidup terabaikan, lalu menjadi kuli di kampung halaman sendiri.

Butuh akses sekolah yang dekat

Sejak lama warga di sejumlah desa yang masuk wilayah Cimenyan, menyadari adanya ketimpangan dalam soal akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Keinginan agar anak-anaknya menempuh pendidikan yang layak, agar tidak seperti orangtua mereka yang kebanyakan hanya lulus SD, cukup besar. Namun harapan tinggal harapan, karena seringkali terbentur kenyataan ketidakmampuan mereka menyediakan biaya transportasi.

“Karena itu, jalan keluarnya mungkin perlu ada sekolah setingkat SMP dan SMA yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga desa. Carilah lokasi yang cocok, sehingga bisa dijangkau dari mana-mana. Dengan demikian, para orangtua tidak perlu bingung untuk ongkos kendaraannya. Saya yakin, warga di sini juga punya keinginan agar anak-anaknya maju. Kami tidan ingin nasib anak-anak sama seperti kami begini. Harus ada perubahan. Karena itu kami mendukung adanya sekolah itu,” ujar Engkos (45) warga Cikawari, Desa Mekarmanik, yang mengaku hanya lulusan SD tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Encang (55) warga Parabonan, DesaMekarmanik. Bagi petani penggarap ini, pemerintah tampaknya perlu memikirkan kemungkinan didirikannya sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang pertanian di sekitar tempat tinggalnya. SMK jenis itu cocok sekali dengan wilayah Kec. Cimenyan yang didominasi lading-ladang pertanian.

“Menyediakan uang jajan dan transportasi Rp 50.000 sehari agar mereka bisa sekolah di SMP atau SMA, sesuatu yang sulit kami penuhi. Nah, kalau sekolahnya cukup dekat kan enak. Apalagi kalau SMK-nya bidang pertanian, nanti ada manfaatnya kalau anak-anak lulus sekolah,” ujar Encang kepada “GM” pekan lalu.

Harapan para orangtua itu juga diiyakan Sri Mulyani (43 tahun), Wali Kelas 6 SD Mekarjaya, Desa Mekarmanik. Menurut dia, banyak muridnya yang lulus dari sekolah tersebut tidak bisa menuntaskan pendidikannya di jenjang SMP. Meskipun sekarang mayoritas siswanya pasti masuk SMP terdekat, namun di tengah jalan mereka berhenti. Begitu juga yang lulus SMP, ketika masuk SMA putus di tengah jalan.

“Wilayah ini sangat membutuhkan SMP dan SMA. Transportasi dengan jalan rusak dan juga mahalnya ongkos membuat banyak anak sering putus sekolah. Tidak ada transportasi angkutan umum. Sementara itu orangtua juga lebih memaksakan diri membelikan motor ketimbang anaknya naik ojeg. Problemnya kemudian dengan motor itu anak-anak malah keluyuran,” tutur alumnus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini. Dari pembicaraannya dengan para orangtua murid, kata Sri Mulyani, sebenarnya mereka memiliki semangat tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. “Kami sangat berharap ada SMP dan SMK untuk keberlangsungan pendidikan generasi penerus di sini. Sekolah SMK yang cocok untuk masuk lapangan kerja sangat ditunggu,” tambahnya.

Sekolah tempatnya mengajar berada sekitar 600 meter sebelah utara Kampung Sentakdulang atau berada 1 km di sebelah selatan SD Cibentar. Siswa SD Mekarjaya kebanyakan berasal dari kampung-kampung terdekat seperti Cisanggarung bagian utara dan kampung Sentakdulang. Seperti SD lainnya, siswa SD Mekarjaya selalu dipadati siswa tiap tahun ajaran baru. Sumber : (Enton Supriyatna sind/”GM”)Sumber Galamedia, Jumat 30 Desember 2016)

Stategi mengatasi problematika kemiskinan

Potret rendahnya pendidikan warga di desa-desa di kecamatan Cimenyan adalah dampak dari kemiskinan struktural. Ini adalah bencana yang semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dari tahun ke tahun pemerintah hanya berburu angka menurunkan kemiskinan. Strateginya biasanya top down dengan memperhatikan angka-angka kuantitatif, tanpa pernah merumuskan strategi lain terhadap mereka yang paling menderita. Problem dengan strategi top down ini ada dua. Pertama, strategi tidak berjalan karena apparatus dari pemerintahan lokal sering tidak mampu melaksanakan model yang dimaksud strategi atas.

Sebagai contoh muncul kritik dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati: “dana desa untuk rakyat desa, bukan untuk kepala desa.” Kedua, pola topdown seringkali tidak berdampak efek domino terhadap masyarakat sekitarnya. Cina yang mahir dalam urusan menjawab kemiskinan keluarga petani perdesaan sekalipun dengan manajemen top down yang kuat (karena menganut asas sentralisme) saja sekarang mengubah model kebijakan dengan cara memperkuat partisipasi kewargaan untuk ekonomi dan penyelematan lingkungan. Strategi top down yang diterapkan sejak 2008 hingga 2014 diubah karena sekalipun bisa menyelesaikan masalah namun ongkosnya boros dengan dampak yang tidak massif.

Kita telah melakukan kesalahan dua hal secara bersamaan, yaitu melakukan kebijakan top down yang usang dan dilakukan pada sistem politik yang tidak sentralistik, alias tidak bisa mengontrol kinerja lapangan secara efektif. Bahkan hanya untuk urusan anggaran saja telah habis pada kegiatan aparat pemerintah, sementara jatah untuk orang miskin di lapisan bawah sangat sedikit.

Di era Reformasi, yang terjadi adalah bahwa mayoritas anggaran juga masih melayani birokrat dan kesempatan memperbaiki desa-desa tidak berlangsung baik karena justru memunculkan oligarkhi lokal di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota/kabupaten. Dana Desa yang muncul 4 tahun belakangan ini memungkinkan perbaikan. Tapi lagi-lagi, karena struktur birokrasi kita masih tradisional dan tidak bekerja layaknya birokrat modern yang berpatasitas memadai mengakibatkan kerja birokrasi lebih banyak melayani kepentingan politik birokrat dan kepentingan politik kepartaian.

Memang benar masalah struktural perlu dihadapi dengan struktural. Namun yang dimaksud struktural tentu berbeda dengan infrastruktur. Ketika Pemerintah giat dengan pembangunan berbasis Dana Desa, itu adalah penyelesaian struktural. Benar adanya. Tetapi tidak otomatis bangunan infrastruktur otomatis sedang menyelesaikan persoalan struktural, terutama menyangkut nasib satu persatu rumah tangga keluarga pra-sejahtera (sangat miskin).

Kebijakan strukturalnya model apa? Menyasar untuk siapa saja? Itu yang sering menjadi pertanyaan lanjutan. Kalaupun tepat sasaran hanya dengan bantuan sosial juga belum tentu membuat mereka lepas dari kemiskinan. Bahkan model kebijakan struktural seperti bebas biaya pengobatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak selalu menyelesaikan masalah.

Ada jalan keluar dari situasi itu. Caranya adalah, sebagaimana dilakukan para relawan-relawan NGO di Afrika dengan program pendampingan. Banyak laporan FAO tentang model-model gerakan pendampingan petani kecil (peasant) yang berhasil dengan cara masing-masing, biasanya menyesaikan situasi dan keadaan hidup kultural di masing-masing lokasi.

Berpikir makro bertindak mikro

Intinya, pertama, para petani harus mendapatkan ilmu baru tentang pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya, kedua, bersatu bersama menjalankan roda ekonomi secara terencana. Belajar mencatat, menghitung, memprediksi, dan juga memperbaiki keadaan kesehatan/sanitasi mereka. ketiga, para petani harus sadar manfaat setiap aset yang dimiliki. Apa saja manfaat tanah, manfaat batu, manfaat pupuk, manfaat daun, manfaat sampah, manfaat hasil panen, dan lain sebagainya. Semakin banyak wawasan, semakin terbuka peluang untuk menyayangi harta benda mereka, mencintai alam sekitarnya.

Gerakan pendampingan

Odesa Indonesia adalah organisasi sosial Non Profit yang menaruh perhatian terhadap kemanusiaan dan keadilan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Odesa bersama dengan jaringan lain termasuk Pondok pesantren Al-Mizan Jatiwangi konsisten terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat Cimenyan, termasuk dalam hal peningkatan terhadp akses dan kualitas pendidikan.

Gerakan pendampingan ini tentu membutuhkan kesabaran serta solidaritas banyak orang golongan kelas menengah tentunya. Berat tapi tidak sulit. Di tengah perjalanan kegiatan, ketika kita benar-benar memahami realitas kehidupan mereka, peluang untuk keluar dari bencana kemiskinan itu selalu ada, salahsatunya dengan menggerakkan tani pekarangan bagi yang masih ada lahan. Dan kebanyakan masih memiliki pekarangan walau hanya beberapa meter. Ekonomi meningkat, rumah menjadi bersih.

Mereka setidaknya punya modal, bekerja keras (mental), lalu juga punya modal pengalaman bertani. Maka kerja keras bertani itu kemudian ditambah dengan kerja cerdas dalam pertanian. Pendampingan semacam ini bisa dilakukan, asalkan kesediaan kelas menengah untuk terjun dan memahami keadaan masyarakat lapisan bawah. Bahkan satu harapan besar kelak mudah diwujudkan dalam jangka panjang, yakni ketika para fasilitator literasi seperti Rizki, Harti, Yuliani Liputo, Saban, dkk memberikan pendidikan setiap hari minggu. Banyak sekali potensi anak-anak desa untuk maju. Mereka sangat rakus dengan bacaan, dan sangat senang dengan kegiatan belajar model pembelajaran aktif.

Gerakan empati berbasis pendampingan seperti inilah yang dilakukan oleh Odesa Indonesia untuk mengatasi tragedi kemiskinan pada keluarga pra-sejahtera . Pada setiap keluarga miskin, terutama golongan sangat miskin (pra-sejahtera), mereka harus diusahakan menjadi tenaga kerja yang produktif dari rumah masing-masing.

Mengatasi kesenjangan sosial, usahanya adalah menegakkan keadilan sosial. Dan ini bisa dilakukan di luar kerja mesin birokrasi negara melalui gerakan sipil. Kita harus banyak menggerakkan kelas menengah berpendidikan untuk mendidik dan mendapat timbal-balik pendidikan dari rakyat jelata. Kita perlu mengembangkan di setiap kampung-kampung perdesaan, apalagi mereka adalah tulang punggung bangsa karena menyediakan pangan berkualitas yang juga dinikmati banyak orang termasuk kelas menengah perkotaan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi nilai dan prinsip Keadilan Pancasila harus terus diperjuangkan oleh semua elemen agar mampu menyentuh segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan dalam aksi dan kerja nyata untuk pencapaian tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Saran

Dalam rangka mewujudkan nilai dan prinsip keadilan Pancasila, maka perlu dilakukan langkah-langkah konkret, antara lain :

  1. Hendaknya kemauan untuk mengimplementsikan nilai pancasila sebaiknya terus menerus diinternalisasikan dan ditumbuhkan dalam diri pribadi manusia Indonesia, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek
  2. Mengejewantahkan nilai dan prinsip keadilan Pancasila dalam berbagai kebijakan dan regulasi di segala sektor atau bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti : bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan lain-lain
  3. Dalam bidang Pendidikan, nilai dan prinsip keadilan Pancasila harus betul-betul diwujudkan dalam berbagai program, kebijakan dan regulasi yang memberi ruang terciptanya akses dan kualitas atau mutu Pendidikan yang adil dan merata untuk semua golongan dan di seluruh wilayah tanpa kecuali.

——————————-

Makalah ini disusun oleh: H. Maman Imanulhaq. Makalah ini disampaikan dalam Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 pada Tanggal 3-12 September 2019 di Lemhanas RI.

Tinggalkan Balasan